Apa yang perlu jelas sebelum menagih?
Susun urutan transaksi: siapa yang menyerahkan uang, kepada siapa, untuk tujuan apa, dan kapan pembayaran dijanjikan. Pisahkan jumlah pokok, pembayaran yang sudah diterima, serta bunga atau biaya yang masih diperselisihkan. Catat dasar setiap angka agar kedua pihak dapat membandingkan perhitungannya.
Jika Anda pihak yang ditagih, cocokkan angka itu dengan bukti pembayaran sendiri. Jangan menganggap semua komponen tagihan benar hanya karena tercantum pada satu surat.
Bagaimana bila tidak ada perjanjian tertulis?
Kumpulkan bukti transfer, kuitansi, percakapan lengkap, serta catatan mengenai pihak yang mengetahui transaksi. Artikel ini tidak menyimpulkan bahwa satu tangkapan layar atau bukti transfer sudah cukup membuktikan utang. Tujuan penyerahan uang, isi kesepakatan, dan keaslian bukti masih perlu diperiksa.
Simpan dokumen asli dan riwayat percakapan tanpa mengubahnya. Daftar dokumen ini merupakan persiapan pembahasan, bukan daftar alat bukti yang dijamin diterima pengadilan.
Apakah perlu surat tuntutan pembayaran atau somasi?
Surat tertulis dapat membantu menjelaskan dasar tagihan, jumlah yang diminta, serta bagian yang perlu ditanggapi. Sebelum mengirimkannya, tanyakan kepada advokat isi, cara penyampaian, dan tenggat yang sesuai. Artikel ini tidak menetapkan bahwa somasi harus dikirim sejumlah tertentu atau bahwa setiap keterlambatan otomatis memenuhi syarat gugatan.
Jika membahas cicilan atau penyelesaian lain, mintalah rancangan kesepakatan yang menjelaskan jumlah, jadwal, dan akibat jika jadwal tidak dipenuhi. Hindari ancaman atau penyebaran data pribadi pihak lain sebagai cara menagih.
Ke mana jika pembahasan tidak berhasil?
Penentuan forum dan bentuk perkara memerlukan pemeriksaan perjanjian serta pokok sengketa. Layanan e-Filing Mahkamah Agung mencakup pendaftaran perkara perdata, tetapi keberadaan layanan elektronik bukan bukti bahwa suatu tagihan layak dikabulkan atau dapat memakai prosedur tertentu.
Untuk hubungan yang menggunakan prinsip syariah, panduan PA Surabaya bagian I mencantumkan ekonomi syariah dalam kewenangannya. Jangan langsung menganggap seluruh persoalan hutang piutang harus menuju pengadilan yang sama.
Dasar substantif wanprestasi, pembuktian, serta kedaluwarsa belum diperiksa advokat. Bawa tanggal transaksi dan surat yang diterima agar advokat dapat memeriksa tenggat; artikel ini bukan alasan menunda tanggapan.
Jika tagihan berasal dari bank, baca pembahasan kredit macet. Untuk pemeriksaan perjanjian dan posisi para pihak, lihat layanan hutang piutang.
Sumber dan batas pemeriksaan
Rujukan terakhir ditinjau pada 8 September 2026. Rujukan ini membantu memberi konteks umum dan tidak menggantikan penilaian hukum berdasarkan dokumen dan fakta perkara.
-
Mahkamah Agung: e-Court. Layanan: Pendaftaran Perkara (e-Filing), Taksiran Panjar Biaya (e-SKUM); Syarat dan Ketentuan bagian B.1 dan C.1.
Bagian rujukan terbaca. Bagian tersebut dapat dibaca. Rujukan ini hanya mendukung penjelasan layanan administrasi, bukan dasar untuk menilai wanprestasi atau tindak pidana. Tanggal akses: .
-
Pengadilan Agama Surabaya: Jenis Perkara dan Kewenangan. Bagian A (Perkawinan), B (Waris), dan I (Ekonomi Syariah); penjelasan Pasal 49 UU 7/1989 sebagaimana diubah dengan UU 3/2006.
Bagian rujukan terbaca. Bagian tersebut dapat dibaca. Ini panduan pengadilan, bukan pemeriksaan lengkap seluruh perubahan undang-undang atau penerapannya pada perkara tertentu. Tanggal akses: .
Advokat masih perlu memeriksa aturan terbaru, kewenangan pengadilan, bukti, dan tenggat yang sesuai dengan fakta perkara.